Beranda Laporan Khusus Fitra Sumsel Soroti Kualitas Pekerjaan dan Temuan BPK Setiap Tahun di Dinas...

Fitra Sumsel Soroti Kualitas Pekerjaan dan Temuan BPK Setiap Tahun di Dinas PUPR Muba

0

PALEMBANG | Forum Indonesia untuk transparansi anggaran Sumatera Selatan (Fitra Sumsel) menyoroti masih banyaknya temuan dari hasil audit BPK terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur pada dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.

Nunik Handayani, Koordinator Fitra Sumsel menyebut, anggaran pada dinas pupr Kabupaten Musi Banyuasin setiap tahunnya untuk pembangunan infrastruktur sangat luar biasa besar nilai yang dianggarankan dari APBD Muba, namun potensi kerugian negara juga hampir setiap tahun ditemukan.

Menurutnya, keseriusan dan komitmen pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam membangun infrastruktur hanya sebuah isapan jempol diucapakan namun tidak dilakukan.

“Kami sering mengkaji hasil dari analisa audit BPK temuan Dinas PU PR Kabupaten Muba hampir setiap tahunnya temuan itu kasusnya sama yakni pada spek yang dikerjakan tidak sesuai dengan rap yang ada sehingga terjadi kekurangan volume pada pengerjaan tersebut,”kata Nunik, jumat (31/7).

Dikatakannya meski Dinas PUPR telah melakukan MOU kepada pihak aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan dalam hal pencegahan, namun pada faktanya semua kegiatan infrastruktur yang dikerjakan setiap tahuanya banyak kualitas pekerjaannya dipertanyakan.

“Mou yang dilakukan dengan pihak kejaksaan itu kan sifatnya pencegahan Berkaitan dengan anggaran bukan teknis hasil pekerjaan. Harusnya ada penindakan tegas dari pihak terkiat untuk memberi efek jera, bukan hanya sekedar mengembalikan kerugian negara saja,”tegasnya.

Nunik menyebut, salah satu contoh kegiatan infrastruktur yang yang belum lama menjadi perbincangan masyarakat yang ada di Kabupaten Muba terkait percepatan pembangunan infrastruktur dimana pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang sumber dana anggarannya menggunakan dana talangan atau pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI Persero).

“Coba dilihat hasil audit BPK dengan hasil pekerjaan di lapangan ini dana pinjaman loh, APBD Muba setiap tahun anggaran yang membayar, Fakta dilapanganya bisa dilihat belium genap satu tahun sudah banyak terjadi kerusakan padahal kontraktor yang mengerjakannya yang bernama dan berlabel nasional,”terangnya.

Salah satu contoh yakni ada pada kegiatan Pelebaran dan Peningkatan jalan Sukarami-Sp. Sari-Tanah Abang-Saud-Sp. Selabu-Dawas-Berlian Makmur (C.2)-Jalan Negara. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT AP (KSO) berdasarkan Kontrak Konstruksi Nomor 620/01/KONTRAK/APBD/PU-PR/SM1/2018 tanggal 21 Mei 2018 sebesar Rp118.273.800.000,00. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 224 hari kalender yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Jangka waktu pemeliharaan adalah selama 730 hari kalender.

“Dari hasil audit BPK ini kasus yang ditemukan juga masih sama yakni pada kekurangan volume pada pekerjaan,”bebebernya.

Lanjut nuniek, dari pantauan pemberitaan media bahwa pada tahun apbd perubahan 2020 ini ada ada kegiatan proyek infrastruktur yang objek kegiatannya hampir sama dengan kegiatan pekerjaan yang dilakukan pada tahun 2018 yang menggunakan anggaran dana PT SMI

“Dari SPSE. lpse.mubakab.go.id yang ditayangkan ada kegiatan proyek Lanjutan peningkatan jalan Sukarami – SP. Sari – Tanah Abang – Saud – SP. Selabu – Dawas – Berlian Makmur (C2) – Jalan Negara dengan nilai anggaran 69,9 Milyar, ini menjadi pertanyaan bukankah masa perawatan jalan tersebut masih menjadi tanggung jawab kontraktor yang berakhir pada akhir Desember 2020 ini.”tukasnya.

Sebagai informasi, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) membangun infrastruktur dengan pendanaan bersumber dari  fasilitas pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI Persero). Pinjaman tersebut mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPRD Musi Banyuasin.

Persetujuan DPRD Musi Banyuasin tertuang di dalam SK DPRD Musi Banyuasin No 23 tertanggal 20 Seftember 2017 tentang Persetujuan Pinjaman Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada PT SMI (Persero) sebesar Rp450.000.000.000,00 dengan jangka waktu pinjaman selama empat tahun.

Pada tanggal 13 Februari 2018 perjanjian pinjaman yang dituangkan dalam dua akta perjanjian, yaitu akta pertama untuk fasilitas pembiayaan sebesar Rp380.000.000.000,00 dengan jangka waktu pinjaman selama empat tahun. Dimana, bunga yang harus dibayarkan sebesar 6,54% per tahun terhitung  fasilitas pembiayaan yang digunakan.

Pemkab Muba juga wajib membayar biaya fee sebesar 1% dari jumlah fasilitas pembiayaan yang dibayar dimuka.

Fasilitas pinjaman ini dipergunakan untuk Pembangunan Jembatan Medak 1, Pembangunan Jembatan Medak 2, selanjutnya Pelebaran dan Peningkatan jalan Sukarami-Sp. Sari-Tanah Abang-Saud-Sp. Selabu-Dawas-Berlian Makmur (C.2)-Jalan Negara, dan Peningkatan Jalan Tebing Bulang-Km 11-Jirak (Jirak-Talang Mendung dan Jirak-Layan-Bangkit Jaya) Jembatan gantung-Talang Simpang-Sp. Rukun Rahayu-Mekar Jaya.

Akta kedua, fasilitas Pinjaman Pembiayaan Nomor 11 tanggal 13 Februan 2018, untuk pinjaman  sebesar Rp70.000.000.000,00 dengan jangka waktu pinjaman selama empat tahun, serta jumlah bunga yang harus dibayar sebesar 6,54% per tahun dihitung dari fasilitas pembiayaan yang digunakan dan juga wajib membayar biaya fee sebesar 1% dari jumlah fasilitas pembiayaan yang dibayar dimuka.

Tujuan pembiayaan tersebut akan dipergunakan untuk peningkatan jalan dari jembatan Lalan menuju Desa Mekarjadi-Sp. Jalan Negara.

Kedua akta perjanjian tersebut kemudian direvisi dengan addendum Nomor: PERJ-073/SM1/0718 tertanggal 30 Juli 2018. Setelah penandatanganan akta perjanjian tersebut, Pemkab Muba menunjuk dua perusahaan melalui proses lelang untuk melaksanakan dua paket kegiatan dari rencana lima paket kegiatan.

Pelebaran dan Peningkatan jalan Sukarami-Sp. Sari-Tanah Abang-Saud-Sp. Selabu-Dawas-Berlian Makmur (C.2)-Jalan Negara. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT AP (KSO) berdasarkan Kontrak Konstruksi Nomor 620/01/KONTRAK/APBD/PU-PR/SM1/2018 tanggal 21 Mei 2018 sebesar Rp118.273.800.000,00. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 224 hari kalender yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Jangka waktu pemeliharaan adalah selama 730 hari kalender.

Selanjutnya, Peningkatan Jalan Tebing Bulang–Km 11–Jirak (Jirak–Talang Mendung dan Jirak–Layan–Bangkit Jaya) Jembatan gantung–Talang Simpang–Sp. Rukun Rahayu–Mekar Jaya, Pekerjaan dilaksanakan oleh PT CIIK JO berdasarkan Kontrak Konstruksi Nomor 620/02/KONTRAK/APBD/PU-PR/SMI/2018 tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp188.415.544.000,00.

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 228 hari kalender yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Jangka waktu pemeliharaan adalah selama 730 hari kalender.

Tim pemeriksa auditor negara saat uji petik atas dokumen perencanaan kegiatan pembangunan jalan tersebut menemukan adanya kejanggalan-kejangalan dalam pelaksanaan dilapangan. Kejanggalan yang ditemukan antara lain, kontrak pembangunan jalan telah ditandatangani sebelum izin penggunaan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diterbitkan.

Termasuk, belum ditanda tangani kerjasama penggunaan fasilitas bersama pada areal izin pinjam pakai kawasan hutan. akibatnya status lahan untuk peningkatan jalan seluas 7,5 Ha (6,37 Ha+1,14 Ha) belum clean and clear.

Kejanggalan lain yang ditemukan, adanya perubahan spesifikasi teknis kegiatan antara proposal dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada pembangunan Jalan Tebing Bulang Km 11–Jirak (Jirak–Talang Mendung dan Jirak-Layan–Bangkit Jaya) jembatan gantung- Talang Simpang–Sp. Rukun Rahayu-Mekar Jaya tidak didukung dengan justifikasi teknis dan hal ini akan berdampak pada kualitas/mutu pada pembangunan jalan.

Kemudian pada metodologi pelaksanaan pekerjaan dan peralatan pada item pekerjaan Cement Treated Recycling Base (CTRB) dan Soil Cement dalam kerangka acuan kerja tidak didukung dengan analisa harga satuan pekerjaan yang akurat.

Selanjutnya, menurut tim pemeriksa ada perbedaan penggunaan alat kerja yang dilaksanakan secara manual, di antaranya menggunakan motor grader, vibrator roller,dan pneumatic tyre roller, sementara dokumen penawaran PT CIIK JO selaku pemenang lelang menunjukkan, bahwa untuk pekerjaan lapis pondasi semen tanah dan CTRB dilaksanakan secara mekanis menggunakan peralatan khusus. Di antaranya soilstabilizer dan cement spreader.

Selain itu, juga menemukan kejanggalan pada perencanaan panjang jalan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), bahwa pada pembangunan jalan Tebing Bulang–Km 11–Jirak (Jirak-Talang Mendung dan Jirak-Layan-Bangkit Jaya) Jembatan Gantung-Talang Stmpang–Sp. Rukun Rahayu–Mekar Jaya berbeda dengan rencana panjang jalan berdasarkan rencana awal dan kontrak.

Pada Perda Nomor 1 tanggal 23 Januari 2018 menyebutkan, bahwa peningkatan jalan adalah sepanjang 59,950 km, sementara pada Kerangka Acuan Kerja hanya 46,132 km. Artinya ada selisih 13.818 km. Sementara pada dokumen lelang tertulis panjang jalan hanya 44,010 km. Apa bila kita mengacu pada Perda No 1 tertanggal 23 januari 2018 terdapat selisih 16.536 km.

“Berdasarkan hasil uji petik perjanjian dari Tim auditor negara telah terjadi pemangkasan pembangunan infrastruktur jalan sebagaimana telah direncanakan dan tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin,” ujar nunik kordinator fitra Sumsel

Nunik juga menyoroti perihal bagaimana kontrak pekerjaan terhadap jaminan 720 hari perawatan, karena retensi pembayaran hanya 5 sampai 10%, siapa yang akan membiayai bila kerusakan badan jalan lebih dari 50% dan apakah perencanaan telah memperhitungkan kerusakan akibat beban kendaraan yang berlebih.

“Saat ini kondisi cuaca yang ekstrem yang menyebabkan badan jalan mengalami kerusakan konstruksi yang cukup parah dan perlu penanganan dengan biaya yang diduga mendekati 30% nominal kontrak dan bagaimana untuk sisa 720 apakah kontraktor pelaksana sanggup membiayai perbaikan,” imbuhnya

Sebelumnya, DINAS PUPR GANDENG KEJARI MUBA Tindaklanjuti LHP BPK, Tagih Lebih Bayar Rp17 Miliar

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan
Sumatera Selatan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Musi Banyuasin (Muba) kembali menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Muba.

LHP BPK tersebut merupakan hasil audit kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muba terkait lebih bayar 130 kegiatan atau proyek dengan besaran Rp17.781.681.553,06 tahun
anggaran 2018 dan 2019.

Kepala Dinas PUPR Muba Herman Mayori menjelaskan MoU dengan Kejari Muba
menindaklanjuti LHP 2018 dan 2019 “Rinciannya Rp2.094.720.934 untuk tahun 2018 dan Rp15.686.960.618 untuk tahun 2019,” tukasnya.

Sekretaris Daerah Muba, Apriyadi, mengatakan, penandatanganan MoU dengan pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejari Muba sangatlah penting dilakukan untuk menindaklanjuti LHP BPK periode 2018 dan 2019. Hal itu kata dia, sesuai amanah bahwa temuan BPK dan wajib ditindaklanjuti, jika tidak akan menjadi ranah hukum dan masuk dalam tindak pidana korupsi. “Jadi, temuan BPK ini harus dikembalikan pihak ketiga,” cetusnya.

Pihaknya ujar Mantan PJ Bupati Pali tersebut, sudah berusaha melalui Inspektorat dan Dinas PUPR
dengan menyurati pihak ketiga atau kontraktor agar mengembalikan kelebihan bayar. Namun belum maksimal, sehingga mereka memutuskan menggandeng Kejari Muba.

Apalagi tahun lalu, SKK yang sudah dilaksanakan sudah memberikan hasil positif. Mulai dari SKK
pengembalian aset mobil dinas yang hampir 100 persen, hingga kelebihan bayar pada kegiatan di Dinas
PUPR Muba.

“Kita mengimbau kepada kontraktor untuk kooperatif memenuhi panggilan dan melunasi kewajiban sesuai dengan LHP BPK. Jika tidak akan diproses secara hukum oleh pihak kejaksaan,” tegas
Apriyadi.

Kepada wartawan, Kepala Kejaksaan Negeri Muba, Suyanto pihaknya selaku juga pengacara negara berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Pemkab Muba serta menyambut baik langkah
Pemkab Muba dalam menindaklanjuti temuan BPK untuk mengambalikan uang negara.

MoU tahun ini kata dia merupakan lanjutan dari MoU serupa di tahun lalu, “Kita perbaharui lagi
untuk 130 paket atau pekerjaan yang lebih bayar dengan total Rp17.781.681.553,06. Kita akan lakukan
upaya secara maksimal,” jelasnya.

Berbeda dengan tahun lalu yang diberi target 6 bulan, tahun ini dia mentargetkan bisa selesai 3
bulan. Kenapa ditarget lebih cepat?Itu agar jajarannya punya target kerja lebih terarah dan jelas.
Diakui Suyanto, dalam upaya pengembalian uang negara, diperlukan kehati-hatian agar pihak
ketiga dapat melaksanakan kewajibannya dengan mengembalikan kelebihan bayar kegiatan atau proyek.

“Hal yang kita lakukan itu mengambil kepercayaan pihak ketiga atau kontraktor agar mengembalikan uang
negara. Itu memang berat, tapi bukan tidak dapat kita lakukan,” tukasnya.

Apalagi tahun lalu, pihaknya mengembalikan kelebihan bayar diatas Rp5 milyar dari target Rp6,8
miliar. “Tahun ini pasti bisa lebih baik,” cetusnya.

Catatan:
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara
1. Pasal 1 angka 2 “Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara
yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

2. Pasal 1 angka 4 “Pejabat yang Diperiksa dan/atau yang Bertanggung Jawab yang selanjutnya disebut
Pejabat adalah satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara”;

3. Pasal 1 angka 12 “Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang
ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau
perbaikan”;

4. Pasal 20 ayat 1 “Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan”;

5. Pasal 20 ayat 2 “Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut
atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan”;
6. Pasal 20 ayat 3 “Jawaban atau penjelasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima”;

7. Pasal 20 ayat 4 “BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)”;

8. Pasal 20 ayat 5 “Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian”;

9. Pasal 20 ayat 6 “BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester”;

10. Pasal 26 ayat 2 “Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi
yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

1. Pasal 1 angka 1 “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa
adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai
oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil
pekerjaan”;
2. Pasal 1 angka 8 “Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku
Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak”;
3. Pasal 7 “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut”:
a. Huruf f “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
b. Huruf g “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.
4. Pasal 78 ayat (3) “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

Subbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
a. Huruf a “tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan
kewajiban dalam masa pemeliharaan”;
b. Huruf b “menyebabkan kegagalan bangunan”;
c. Huruf c “menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan”;
d. Huruf d “melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit”;
e. Huruf e “menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil
audit”;
f. Huruf f “terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
5. Pasal 78 ayat (4) “Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
dikenakan:
a. Huruf a “sanksi digugurkan dalam pemilihan”;
b. Huruf b “sanksi pencairan jaminan”;
c. Huruf c “Sanksi Daftar Hitarn;
d. Huruf d “sanksi ganti kerugian; dan/atau
e. Huruf e “sanksi denda”.

Sumber : Subbagian hukum BPK RI perwakilan sumsel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here