Beranda Palembang DPRD: Silahkan Investasi Di Palembang Tapi Jangan Labrak Aturan!

DPRD: Silahkan Investasi Di Palembang Tapi Jangan Labrak Aturan!

0

PALEMBANG | Kasus Timbunan Tanpa Izin di Karya Jaya Berlanjut, dugaan penimbunan anak sungai dan lahan seluas 5,8 hektar dan 2,5 hektar, tanpa disertai izin, di Jalan Sriwijaya Raya, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, tepatnya disamping terminal Karya Jaya, di bahas di DPRD Kota Palembang.

Ketua komisi III, DPRD Palembang, Firmansyah Hadi mengatakan, pihaknya sudah turun kelapangan beberapa hari lalu, dan meminta pemilik lahan segera mengeruk kembali timbunan yang menutup anak sungai Belido di kawasan tersebut.

“Pemilik lahan sudah menyanggupi untuk mengeruk kembali dan mengembalikan fungsi anak sungai itu seperti sedia kala, kami minta Camat dan Lurah proaktif turun kelapangan,” katanya, usai memimpin rapat bersama Plt Camat Kertapati, Kepala UPTD PU PR, Plt Lurah Karya Jaya, perwakilan DLHK dan pemilik lahan, Selasa (3/3/2020).

Sementara itu Wakil ketua komisi III DPRD Palembang Misobah HM Sahil mengatakan, pihaknya sangat mendukung investasi di Metropolis. Tapi dengan syarat mengikuti semua aturan yang berlaku sesuai Perda.

“Ikuti aturan yang ada. Kami tidak melarang ada pembangunan. Kami sangat mendukung penuh adanya investasi di Metropolis.Tapi, jangan sampai adanya investasi malahan membuat bencana, kalau ada sungai ditimbun, ini tidak benar,” katanya.

Hal tersebut dibenarkan Ruspanda Karibullah yang juga anggota Komisi III DPRD Palembang, menurutnya, kalau izin belum keluar, dinas terkait harus cepat turun. Jangan sampai timbunan atau pembangunan sudah selesai baru turun. Ia melihat, penimbunan anak sungai ini, akibat kurangnya koordinasi.

“Sudah jadi kewajiban UPTD untuk memantau dilokasi masing-masing, begitu juga Lurah dan Camat. Kalau terjadi keanehan diwilayahnya, jangan dibiarkan, kami juga meminta agar pemilik lahan memberikan (RTH) ruang terbuka hijau, yang diperuntukan untuk drainase, penghijauan dan lainnya, hal itu sesuai Perda Kota Palembang, kewajiban pengembang untuk siapkan 30 persen dari luas lahan,” katanya.

Ketua Fraksi PAN ini juga meminta pihak terkait untuk memperbaiki kinerja Terutama bagi DLHK dan Dinas PU PR serta Camat dan Lurah.

“Palembang ini banyak kawasan rawa. Nah jangan sampai rawa yang tidak boleh ditimbun tetap saja ditimbun, akibatnya banjir dan merugikan masyarakat luas,” katanya.

Terpisah, Plt Camat Kertapati, Fauzi, mengatakan, siap menjalankan rekomendasi dari DPRD Palembang, pihaknya akan membuat tim untuk melakukan pengawasan.

“Kami akan cek terus menerus, terutama terkait instruksi soal pengerukan kembali anak sungai Belido yang ditimbun,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here